Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian
Keuangan mengungkapkan realisasi investasi sektor kelistrikan masih jauh dari
target. Sehingga, bila pemerintah maupun PT PLN tak mampu membiaya proyek-proyek
kelistrikan, maka krisis listrik dapat terjadi.
Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF Freddy Saragih mengatakan dibutuhkan dana setidaknya Rp 560 triliun guna mendukung sektor ketenagalistrikan. Dana tersebut dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan dengan menggunakan basis perhitungan tahun 2012.
"Kebutuhan investasinya sekitar Rp 112 triliun setiap tahun. Dana ini diperlukan PLN untuk menyediakan pembangkit listrik, transmisi seiring peningkatan konsumsi listrik karena dorongan pertumbuhan ekonomi," kata Freddy dalam Journalist Class bertema "Subsidi Listrik dengan Pendekatan Performance-Based Regulatory," Selasa (22/7/2014).
Akan tetapi, ujar Freddy, realisasi investasi setiap tahun tidak kurang dari 50 persen. Pada tahun 2012, investasi PLN guna mengembangkan kelistrikan mencapai Rp 40,1 triliun, terdiri dari Rp 25,75 triliun dari dana internal dan pinjaman serta Rp 15,15 triliun subsidi. Namun, jumlah tersebut susut pada 2013.
Total realisasi anggaran kelistrikan PLN sebesar Rp 34,6 triliun yang terdiri dari Rp 16,73 triliun dari subsidi serta internal PLN dan pinjaman sebesar Rp 17,92 triliun. Menurut Freddy, untuk realisasi tahun 2014 tak akan jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Freddy menjelaskan, jika hal ini terus terjadi, kelangkaan pasokan listrik dalam waktu dekat tak terhindar. Ia memberi contoh krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Oleh karenanya, pemerintah sudah menargetkan PLN agar menerapkan sistem berbasis kinerja (performance based regulatory/PBR) mulai tahun 2015.
Dengan pendekatan ini, subsidi diharapkan dapat memastikan efisiensi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan. "Sistem subsidi yang berlaku saat ini akan berubah menuju ke arah PBR. Tujuannya supaya PLN dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksi," ungkap Freddy.
Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF Freddy Saragih mengatakan dibutuhkan dana setidaknya Rp 560 triliun guna mendukung sektor ketenagalistrikan. Dana tersebut dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan dengan menggunakan basis perhitungan tahun 2012.
"Kebutuhan investasinya sekitar Rp 112 triliun setiap tahun. Dana ini diperlukan PLN untuk menyediakan pembangkit listrik, transmisi seiring peningkatan konsumsi listrik karena dorongan pertumbuhan ekonomi," kata Freddy dalam Journalist Class bertema "Subsidi Listrik dengan Pendekatan Performance-Based Regulatory," Selasa (22/7/2014).
Akan tetapi, ujar Freddy, realisasi investasi setiap tahun tidak kurang dari 50 persen. Pada tahun 2012, investasi PLN guna mengembangkan kelistrikan mencapai Rp 40,1 triliun, terdiri dari Rp 25,75 triliun dari dana internal dan pinjaman serta Rp 15,15 triliun subsidi. Namun, jumlah tersebut susut pada 2013.
Total realisasi anggaran kelistrikan PLN sebesar Rp 34,6 triliun yang terdiri dari Rp 16,73 triliun dari subsidi serta internal PLN dan pinjaman sebesar Rp 17,92 triliun. Menurut Freddy, untuk realisasi tahun 2014 tak akan jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Freddy menjelaskan, jika hal ini terus terjadi, kelangkaan pasokan listrik dalam waktu dekat tak terhindar. Ia memberi contoh krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Oleh karenanya, pemerintah sudah menargetkan PLN agar menerapkan sistem berbasis kinerja (performance based regulatory/PBR) mulai tahun 2015.
Dengan pendekatan ini, subsidi diharapkan dapat memastikan efisiensi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan. "Sistem subsidi yang berlaku saat ini akan berubah menuju ke arah PBR. Tujuannya supaya PLN dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksi," ungkap Freddy.
0 komentar:
Posting Komentar